* Home
* Nasional
* Mancanegara
* Ekonomi
* Olahraga
* Kota
* Sumut
* N.A.D
* Opini

* Internasional
* Nasional
* Markets
* Singkat Ekonomi

Wednesday 25 November

15:16:32
Rabu, 25 Nopember 2009
HEADLINES

* Pimpinan Polri Copot Susno sebagai Kabareskrim ; Kasus Anggodo Akan Ditangani KPK
* China Hukum Mati Tersangka Kasus Susu Tercemar
* KPPU Lanjutkan Pemeriksaan Kasus Kartel Minyak Goreng
* Toni Akui Tak Cocok dengan Van Gaal
* Hari Ini Ujian CPNS ; Sejumlah Ruang Dipakai, Proses Belajar Mengajar Diliburkan

Pimpinan Polri Copot Susno sebagai Kabareskrim ; Kasus Anggodo Akan Ditangani KPK
Konferensi Otomotif China-Taiwan
Pasar Penempatan Kerja Bagi Angkatan Tenaga Kerja baru
Sri Lanka Tahan Pencari Suaka di Laut
Pimpinan Polri Copot Susno sebagai Kabareskrim ; Kasus Anggodo Akan Ditangani KPK

Jakarta, (Analisa). Kadivhumas Polri Irjen Pol Nanan Soekarna mengumumkan, pimpinan instansi kepolisian mengambil keputusan pencopotan Komjen Pol Susno Duadji sebagai Kabareskrim.
Konferensi Otomotif China-Taiwan

Reuters/Bruno Kelly. Para wakil dari China dan Taiwan bertepuk tangan waktu berpose untuk berfoto bersama menjelang Konperensi Otomotif Seberang Selat di Taipei, Selasa.
Pasar Penempatan Kerja Bagi Angkatan Tenaga Kerja baru

Associated Press/CnOut. Membludak para pencari kerja yang berantri panjang di pasar penempatan kerja khusus bagi lulusan baru dari Universitas Jinan di kota Guangzhou, propinsi Guangdong (Kanton), China, Minggu.
Sri Lanka Tahan Pencari Suaka di Laut

Kolombo, (Analisa). Pengungsi Sri Lanka mengamati serius kondisi luar kamp mereka di Vavuniya, Sri Lanka, Selasa (24/11). Mereka adalah warga Tamil yang melarikan diri akibat perang antara pemberontak dan tentara pemerintah.
prevnextplay/stop
Berita Ekonomi Lainnya

* KPPU Lanjutkan Pemeriksaan Kasus Kartel Minyak Goreng
* BI Tak Mau Bertaruh Tutup Century Saat Krisis Global
* Fed Minta Bank-bank AS Bayar Kembali Dana TARP
* BI: Inflasi November Tetap Rendah walau Stimulus Digenjot
* Menperin: KEK Akan Tarik Investasi Langsung
* Jepang Incar Proyek Pembangkit Listrik 'Energi Bersih' RI
* Pemerintah Restrukturisasi Pertamina dan PLN
* Indonesia Produsen CPO Terbesar Dunia, Ungguli Malaysia
* Alokasi Impor Raw Sugar Akan Terserap 67%
* Wall Street Melonjak Awali Pekan Ini
* Pemerintah Kaji Terbitkan Lagi Samurai Bond 2010
* Menkeu Jepang Desak BoJ Tangani Deflasi
* Temasek Akan Tawarkan Obligasi 433 Juta Dolar
* UE: Pesanan Pabrik Zona Euro September Naik
* Taiwan Batasi Investasi China di Sektor Kunci
* Nokia Akan Pangkas 220 Pekerjaan di Jepang
* Jelang Libur Panjang ; IHSG Terpangkas 9 Poin
* Afsel Keluar Resesi setelah PDB Kuartal III Naik 0,9 Persen
* GM Pertahankan Pabrik Opel di Bochum Jerman
* Bank Sentral Rusia Pangkas Suku Bunga
* Mata Uang Asia Tertekan, Emas Terkoreksi Sedikit

Kisruh Kasus ‘Cicak dan Buaya’ Hambat Investasi di Indonesia Cetak Email
Rabu, 18 November 2009 16:36

Jakarta, (Analisa)

Dampak kisruh kasus Cicak dan Buaya diperkirakan akan memperlambat investasi di Indonesia termasuk adanya kecenderungan investor menunda investasi.

Penundaan investasi bukan hanya akan dilakukan oleh investor asing, namun investor lokal pun siap-siap menunda investasinya. Pengusaha kawakan Sofjan Wanandi yang juga ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) siap-siap menunda berbagai investasinya dengan melihat kondisi saat ini.

"Kalau saya ditanya sebagai pengusaha, melihat kondisi seperti ini, ya saya tunggu dulu duit-duit saya," tegas Sofjan dalam acara seminar konflik Polri dengan KPK dampak terhadap iklim usaha, di Hotel Aryaduta, Rabu (18/11).

Ia juga mengatakan, dengan berlarut-larutnya kasus ini juga diperkirakan akan mempengaruhi kewibawaan pemerintah, termasuk KPK, Kejaksaan Agung dan Polri. Sofjan meminta Presiden SBY segera mengambil keputusan pasti.

"Kalau presiden hati-hati saya setuju, tapi jangan lama-lama," katanya.

Sofjan mengatakan, berdasarkan hasil pertemuannya di kalangan sesama pebisnis, ia mengaku banyak rekan-rekannya di dunia internasional yang bertanya mengenai persoalan perseturuan tersebut. Kondisi ini, kata dia, menyebabkan para investor ragu-ragu untuk berinvestasi.

"Sofjan, apa yang terjadi di negaramu?" ujar Sofjan mengutip rekannya.

Dengan tegas, Sofjan mengatakan, kasus ini sudah bukan pertikaian antar institusi saja, namun lebih pada masalah pertikaian oknum-oknum. Sehingga, ia mengharapkan, Senin pekan depan masalah kisruh cicak dengan buaya harus diselesaikan tuntas, termasuk melakukan kemungkinan pergantian pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dan melakukan reformasi institusi lembaga hukum di Polri, KPK dan Kejaksaan.

"Kalau sekarang ini ada joke, kalau kita lapor kambing hilang ke Polisi, bisa sapi hilang," katanya.

Sementara Wakil Ketua Kadin Bidang Investasi Chris Kanter berpendapat, setidaknya ada dua hal buruk yang menjadi perhatian para investor dalam melihat perseteruan KPK-Polri, pertama korupsi menjadi momok dalam berbisnis di Indonesia, kedua belum adanya kepastian hukum di Indonesia.

Dalam acara seminar Konflik Polri dan KPK terhadap iklim bisnis di Indonesia di Hotel Aryaduta, di Jakarta, Rabu ia mengatakan sampai saat ini para investor melihat iklim investasi di Indonesia masih dipengaruhi oleh isu korupsi.

Para investor tidak melihat korupsi hanya terjadi di tubuh Polri, KPK, ataupun Kejaksaan, melainkan korupsi masih terjadi dimana-mana di semua lini

"Pertama, dari kasus ini tidak penting siapa yang korupsi, apakah KPK, Kejaksaan, atau Polisi.

Yang pasti korupsi itu still exist. Bagaimanapun investor itu nggak peduli, apakah korupsi di KPK, Kejaksaan Agung, atau Polri," katanya.

Masalah kedua yang dilihat investor adalah tidak adanya kepastian hukum, yang terlihat dari kasus cicak dengan buaya. Dimana pemerintah cenderung mengambangkan kasus tersebut khususnya sebelum menjadi konsumsi media massa secara hingar bingar.

"Kita melihat negara ini sedang punya problem, yaitu pemberantasan korupsi dan masalah kepastian hukum yang seharusnya menjadi tempat teratas," katanya.

Ia juga mengatakan mengenai pembentukan Tim 8 yang dibentuk oleh presiden dalam kasus cicak dengan buaya mencerminkan adanya ketidakpastian hukum.

Sebab jika ini terjadi di luar KPK atau lainnya apakah harus dibentuk tim serupa. "Mekanisme dan sistem dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan bernegara seperti apa," tanya Chris.

Dikatakannya, sebagai investor iklim bisnis sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum. "Kejadian sekarang ini bahwa kepastian hukum sangat blur," katanya.

Chris menjelaskan berdasarkan peringkat doing business Bank Dunia tahun 2010 posisi Indonesia menempati 122 dan pada tahun 2009 berada di peringkat 129 dari 183 negara di dunia. Sedangkan untuk di Asia Pasifik dan Asia Timur menempati peringkat 19.

Ia menambahkan berdasarkan laporan World Economic Forum, yang mengacu pada faktor-faktor probem terjadi di Indonesia 2008/2009 posisi tertinggi pada masalah inefisiensi birokrasi pemerintahan dan korupsi menempati posisi ketiga. (dtc)

Kembali Button

Kembali ke Halaman Sebelumnya


Virya Design
© 2008 Harian Analisa. All rights reserved.
[x] close